Palembang, beritaseputarpalembang.com 23 Oktober 2025 – Gelombang demonstrasi mewarnai Kota Palembang hari ini, saat Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Palembang yang terdiri dari SIRA, SCW, dan PST menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Palembang. Aksi ini merupakan bentuk protes atas kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang yang dinilai gagal total dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Massa aksi membawa spanduk-spanduk bertuliskan desakan evaluasi dan pencopotan Kepala Bapenda. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa hingga bulan Oktober 2025, realisasi PAD Kota Palembang baru mencapai Rp1,17 triliun, atau sekitar 65,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun. Capaian ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan menjadi indikasi kegagalan manajemen keuangan daerah.
Rahmat Sandi Iqbal, SH, Direktur Eksekutif SIRA, dalam orasinya menyampaikan bahwa kegagalan ini bukan sekadar angka yang meleset, melainkan bukti nyata lemahnya manajemen, inovasi, dan pengawasan internal di Bapenda Palembang.
"Palembang punya potensi pajak yang luar biasa besar. Tapi kalau dikelola secara stagnan dan tanpa kreativitas, ya hasilnya begini. Wali Kota harus berani ambil sikap tegas, jangan cuma menerima laporan indah di atas kertas," tegas Rahmat.
Tak hanya Bapenda, Komisi II DPRD Kota Palembang juga menjadi sasaran kritik karena dianggap pasif dalam mengawasi kinerja Bapenda. Gabungan LSM mengaku telah melayangkan surat resmi untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapenda, namun hingga kini belum mendapatkan respons.
Dian HS, Ketua PST, menambahkan bahwa kegagalan mencapai target PAD akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.
"Kalau PAD turun, otomatis banyak program pembangunan tertunda. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi menyangkut nasib warga Palembang," ujarnya.
Tuntutan Gabungan LSM Peduli Palembang:
1. Mendesak Walikota Palembang untuk mencopot Kepala Bapenda karena dinilai gagal mencapai target PAD 2025.
2. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Bapenda untuk memaksimalkan potensi PAD tahun 2026.
3. Mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi II DPRD yang dinilai lemah dan pasif.
4. Mendorong digelarnya RDP terbuka antara DPRD dan Bapenda agar publik mengetahui akar persoalan kegagalan PAD.
Tanggapan Pemerintah Kota Palembang:
Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kota Palembang melalui Kasat Pol PP Kota Palembang, Dr. Herison, S.IP., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap aksi dan masukan yang disampaikan oleh gabungan LSM tersebut.
“Penyampaian di muka umum ini diatur oleh undang-undang. Ini salah satu bentuk kontrol sosial yang kami hargai dan apresiasi,” ujar Herison saat menerima perwakilan LSM di halaman Kantor Walikota.
Herison juga menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan segera dilaporkan kepada Walikota Palembang untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Dalam hal ini seluruh aspirasi dan masukan dari rekan-rekan LSM akan kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota,” tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar